1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah download
Mengapa Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ada hubungannya dengan usaha suami saya? Baiklah, saya akan ceritakan hubungannya....hmmm.....simak yaa...
Usaha suami saya adalah sebagai pengecer bahan bakar minyak tanah, maka salah satu prosedur yang berubah dalam prosedur perizinan di tingkat Kabupaten/Kota adalah: Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin terkait usaha dalam bidang energi (maka termasuklah di dalamnya minyak tanah). Ketika saya sampai di depan petugas pelayanan perizinan, maka mereka langsung bilang, "Maaf Bu, kami sekarang sudah tidak melayani Perpanjangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak. Sudah dialihkan ke Provinsi, sehingga harus urus ke Provinsi. Tapi untuk saat ini belum bisa dilayani juga di Provinsi karena prosedurnya belum jelas." And I was like.."WHAT??". Tapi solusi mereka begini, "Ibu silahkan laporkan ke agennya, kalau memang agennya masih mau ngasih jatah untuk eceran, maka masih bisa berjalan."
Well, that was quite a solution, tapi tidak memecahkan masalah untuk jangka panjang. Bagaimana selanjutnya? Dengan kewenangan yang sudah terlanjur dicabut tapi tidak diikuti dengan penetapan prosedur pelimpahan kewenangan yang jelas. Tentu saja ini menjadi suatu hambatan bagi pelaku usaha kecil seperti suami saya dan banyak lagi pelaku usaha lain yang notabene terkena dampak implikasi peraturan perundang-undangan yang baru.
FYI, dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Kemudian dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Secara otomatis kewenangan kabupaten/kota dalam hal energi panas bumi saja yang masih diperbolehkan oleh undang-undang.
2. Aturan mengenai PNS/Aparatur Sipil Negara yang boleh punya usaha sendiri
Dalam PP No. 6 tahun 1974 disebutkan mengenai larangan untuk PNS untuk berusaha swasta yang dalam Pasal 2 ayat 1, berbunyi sebagai berikut:
”Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS–1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, Penjabat, serta isteri dari:
- pejabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah;
- Perwira Tinggi ABRI;
- Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan; dilarang:
a. memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan swasta;
b. memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan
c. melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.”
Pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil tersebut tidak hanya dalam bidang usaha swasta yang bersifat profit saja, melainkan juga sampai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial jika untuk itu yang bersangkutan mendapatkan keuntungan daripadanya, misalnya dalam bentuk gaji, upah, honor atau keuntungan lainnya.
Hal ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 6/1974 tersebut di atas, yaitu:
”Pegawai Negeri sipil golongan ruang IV/a PGPS – 1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas dan Penjabat dilarang duduk sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung dalam Badan Sosial, apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finasiil lainnya.”
Dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil download kembali diatur mengenai larangan bagi PNS antara lain: